Membangun Manajemen Risiko Perpajakan

Membangun Manajemen Risiko Perpajakan

Aug 11

KASUS pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi antiklimaks bagi kampanye ”Ayo. . . Ngisi SPT Tahunan PPh”. Kasus itu sesungguhnya merupakan sebuah risiko. Selama ini manajemen risiko lebih dikenal dalam industri perbankan. Apakah perpajakan nasional belum menerapkan manajemen risiko? Kalau belum, kini saatnya yang tepat untuk melakukannya. Apa manfaat manajemen risiko? Dengan Surat Edaran No BI No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa bank nasional harus menerapkan manajemen risiko terhitung yang wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikemukakan dalam action plan atau paling lambat 31 Desember 2004. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko perbankan nasional. Manfaat Manajemen risiko sebenarnya dapat pula diterapkan di berbagai bidang termasuk perpajakan. Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal yaitu menekan risiko yang meliputi aneka manfaat yakni Pertama, mampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, serta lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Kedua, mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan review-nya. Ketiga, mampu menghitung dan mengukur besarnya risk exposure. Keempat, mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko dengan lebih tepat. Kelima, mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan. Keenam, mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung. Dan Ketujuh, mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar. Dari tujuh manfaat itu, hanya manfaat kelima, yakni “mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan”, yang tidak sesuai. Dengan bahasa lebih terang, enam manfaat lainnya sangat relevan untuk diterapkan. Dalam perpajakan nasional, risiko operasional (operational risk) paling relevan untuk diterapkan dibandingkan dengan risiko pasar (market risk), risiko kredit (credit risk), dan risiko likuiditas (liquidity risk). Lalu, apa itu risiko operasional? Michel Crouhy dan Galai & Robert Mark (2000) mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis. Risiko ini meliputi dua komponen risiko. Pertama, risiko kegagalan operasional (operational failure risk) atau risiko intern terdiri dari risiko yang bersumber dari sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Kedua, risiko strategi operasional (operational strategic risk) atau risiko ekstern yang berasal dari faktor-faktor antara lain politik, pajak, regulasi, pemerintah, masyarakat, kompetisi. Yang jadi pertanyaan, risiko operasional apa saja yang dihadapi perpajakan nasional? Ada beberapa risiko yang dihadapi, seperti risiko karyawan (people risk). Konkretnya, persis seperti kasus pajak yang diduga melibatkan Gayus Halomoan Tambunan. Salah satu potensi risiko adalah pada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan...

Top 10 Signs Your Procedures Are Too Complex by Chris Anderson-BizManuals

Top 10 Signs Your Procedures Are Too Complex by Chris Anderson-BizManuals

Jun 10

There are many reasons why procedures become too complex. Many revolve around “too much”, “too many”, or “Idon’t know what you’re talking about.” Reducing the complexity of your procedure is simple. Keep it simple [1]. Less is more. Don’t go into long explanations, use industry- or profession-specific terminology, or try to dispense too much information. Remember — complexity is one of the enemies of consistency and quality. Keep it simple. How do you know if your procedures are too complex? Here are the top ten signs: Read more Top 10 Signs Your Procedures Are Too...

Penerapan IFRS di Indonesia 2012

Penerapan IFRS di Indonesia 2012

Jun 10

Indonesia memutuskan untuk berkiblat pada Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Batas waktu yang ditetapkan bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah untuk menggunakan IFRS adalah 1 Januari 2012. Read more..Penerapan IFRS di Indonesia...

Strategy Pemberantasan Fraud

Strategy Pemberantasan Fraud

May 19

Strategy Pemberantasan Fraud (dikutip dari materi pelatihan Fraud Auditing: Prevention, Detection, Investigation) Syarat Utama : Komitmen Tone At The Top dan Komitment Semua Pihak Pendekatan Perumusan Strategy : Preventif, Detektif, Represif Entry Point : •    Strategy yg Disosialisasikan ke Perusahaan •    Revitalisasi Fungsi Internal Audit •    Empowerment Komite Audit, Komisaris •    Law Enforcement, Shock Therapy •    Meneliti Root Cause Fraud yg Terus Menerus •    Kode Etik Dikembangkan •    Penyempurnaan Management •    Peningkatan Salary Benefit •    Laporan Akuntabilitas Per Unit •    Implementasi Internal Control Coso •    Peningkatan Customer Satisfaction Guarantees •    Buka Kotak Pengaduan yg Well Controlled Peningkatan Kecerdasan Otak, Hati (Rasa Malu), Spiritual & Emosi Ingat Mati & Martabat Keluarga —> Tooobaaattttttt Article source: LPAI...